RANGKUMAN PERISTIWA DI TANGGAL 12 JUNI

 

 

PERINGATAN
12 JUNI, DIPERINGATI SEBAGAI HARI DUNIA MENENTANG PEKERJA ANAK
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), sebagaimana dikutip dari tribunnews.com, meluncurkan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World Day against Child Labour) pada tahun 2002. Tujuannya untuk memusatkan perhatian pada tingkat global pekerja anak dan tindakan serta upaya yang diperlukan untuk menghilangkannya. Hari dunia menentang pekerja anak diadopsi secara anonim saat resolusi Sidang Umum PBB di tahun 2019. Setiap tahun pada tanggal 12 Juni, Hari Sedunia menyatukan pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, masyarakat sipil, serta jutaan orang dari seluruh dunia untuk menyoroti penderitaan pekerja anak dan apa yang dapat dilakukan untuk membantu mereka.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang diadopsi oleh para pemimpin dunia pada tahun 2015, mencakup komitmen global yang diperbarui untuk mengakhiri pekerja anak. Secara khusus, target 8.7 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyerukan kepada masyarakat global untuk mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan mengamankan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya.

Dipandu oleh prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi Usia Minimum ILO No. 138 dan Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak No. 182 , Program ILO tentang Pekerja Anak (IPEC) bekerja untuk mencapai penghapusan pekerja anak secara efektif. Tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak harus diklasifikasikan sebagai pekerja anak yang akan ditargetkan untuk dihapuskan. Partisipasi anak-anak atau remaja dalam pekerjaan yang tidak mempengaruhi kesehatan dan perkembangan pribadi mereka atau mengganggu sekolah mereka, umumnya dianggap sebagai sesuatu yang positif.

PERISTIWA NASIONAL
12 JUNI 1819, PERANG MENTENG, BELANDA VS KESULTANAN PALEMBANG
Perang Menteng, sebagaimana dikutip dari laman goodnewsfromindonesia.id, berawal saat pemerintah Hindia Belanda mengangkat Jenderal Herman Warner Muntinghe pada tanggal 27 Oktober 1817 untuk menjadi komisaris yang bertugas menangani Kesultanan Palembang dan Kepulauan Bangka. Pada masa itu Kesultanan Pelembang tengah dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang diangkat pada tahun 1803 setelah ayahnya Sultan Mahmud Badaruddin meninggal. Pada masa awal menjabat, Sultan Mahmud Badaruddin II memiliki prinsip bahwa untuk menjadi kesultanan yang besar, maka Palembang harus mampu menjaga kedaulatannya sendiri dari intervensi bangsa asing.

Kesultanan Palembang dan Belanda sebenarnya tidak berkawan, hal ini disebabkan karena pemerintah Hindia Belanda selalu menginginkan kekuasaan di Palembang. Ketika Muntinghe pergi dari Palembang, hal ini menjadi momen Sultan Mahmud Badaruddin II untuk menyerang pasukan Muntinghe. Dengan bantuan dari para bangsawan, Sultan Mahmud Badaruddin II bersama rakyat Palembang berhasil membuat Muntinghe terdesak. Pada Mei 1819, Muntinghe kembali ke Palembang dan mengultimatum agar Sultan Mahmud Badaruddin II menyerah, namun hal itu justru membuat sultan marah. 

Perang kemudian pecah, serangan singkat terhadap pasukan Belanda terjadi pada pukul setengah empat pagi, 12 Juni 1819. Penyerangan tersebut merupakan serangan balasan atas insiden yang menewaskan seorang penduduk Palembang. Serangan mendadak dari pasukan Sultan Mahmud Badaruddin II dibalas oleh Belanda dengan mendaratkan 209 anggota pasukan tambahan. Satu bulan lamanya perang ini berkecamuk dan pasukan Palembang berhasil mempertahankan kota. Pasca peristiwa ini, di tahun-tahun berikutnya Belanda kembal mengirim pasukan ke Palembang, namun secara bertubi-tubi Kesultanan Palembang berhasil memukul mundur pasukan-pasukan tersebut.

12 JUNI 1969 - BERDIRINYA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Sebagai cikal bakal Universitas Malikussaleh bermula dari menjelmanya Akademi Ilmu Agama jurusan Syariah yang didirikan dengan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor : 01/TH/1969 tanggal 12 Juni 1969, pada masa Bupati Drs. Tgk. Abdul Wahab Dahlawy. Selanjutnya tanggal 15 September 1970 dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Aceh Utara Nomor : 01/TH/1970 Akademi Ilmu Agama (AIA) dilengkapi pula dengan jurusan Ilmu Politik. Dengan Akte Notaris Nomor : 15 tanggal 17 Juli 1971 dibentuk pula Yayasan Perguruan Tinggi Islam (YPTI) sebagai badan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Akademi Ilmu Agama.

Kemudian dengan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Nomor : 001/YPTI/1971 tanggal 1 Agustus 1971, Akademi Ilmu Agama diubah namanya menjadi Perguruan Tinggi Islam dengan jurusan Akademi Syariah, jurusan Akademi Ilmu Politik, jurusan Akademi Tarbiyah, serta jurusan Dayah Tinggi/Pesantren Luhur. Perguruan Tinggi Islam ini mengalami perubahan nama lagi menjadi Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh (disingkat dengan sebutan PERTIM), melalui Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam tanggal 24 Mei 1972. Tahun 1980 menjadi Yayasan Universitas Malikussaleh dengan singkatan UNIMA.

Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor : 71100/MPN/2001 Tanggal 18 Juli 2001 mengajukan permohonan kepada Presiden R.I untuk penetapan Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan Tinggi Negeri. Keinginan itu terkabul ketika Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95 Tahun 2001, tanggal 1 Agustus 2001 mengenai Penegerian Universitas Malikusssaleh. Kemudian, pada hari Sabtu Tanggal 8 September 2001 di Lhokseumawe, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan Pendirian Universitas Malikussaleh sebagai Perguruan tinggi negeri.