RANGKUMAN PERISTIWA DI TANGGAL 17 OKTOBER

 

 

17 OKTOBER 1952
KASAD DAN TUJUH PANGLIMA DAERAH MEMINTA DPRS DIBUBARKAN
Pada tanggal 17 Oktober 1952, terjadi peristiwa dimana Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang ketika itu dijabat oleh A.H. Nasution bersama tujuh panglima daerah meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dibubarkan. Bahkan dalam peristiwa ini salah satu dari tujuh panglima bernama Kemal Idris, pernah mengarahkan moncong meriam ke Istana dengan dalih melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa. Pada hari itu tengah terjadi Demonstrasi oleh Mahasiswa, semula massa mendatangi gedung parlemen, kemudian mereka menuju Istana Presiden untuk mengajukan tuntutan pembubaran parlemen dan menggantinya dengan parlemen baru serta tuntutan segera dilaksanakan pemilihan umum. Pemicunya adalah pemilu yang tertunda-tunda yang dianggap hanyalah taktik DPRS (yang didukung Bung Karno) untuk mempertahankan keadaan yang makin parah. 

Kondisi politik Indonesia pasca-pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949 memang belum sepenuhnya stabil. Kabinet yang dibentuk silih berganti karena munculnya berbagai konflik politik. Kondisi ini diperparah adanya sejumlah pejabat yang melakukan korupsi dan tindakan yang merugikan negara. Keadaan itu membuat rakyat merasa geram dan menginginkan percepatan pemilihan umum untuk mengganti anggota parlemen. Ketika itu memang banyak dari anggota militer yang menjadi pimpinan politik. Selain dari ranah militer, mereka memainkan peran dalam perpolitikan daerah. Terlalu jauhnya campur tangan kaum politisi terhadap masalah intern Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) juga menjadi pemicu utama peristiwa ini. Hal inilah yang membuat petinggi TNI saat itu, Abdul Haris Nasution untuk bisa merasionalisasi tentara dan mengurangi jumlahnya.

Ketika masalah itu sedang terjadi, muncul keinginan dari Kepala Staf Angkatan Perang Mayor Jenderal TB Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel AH Nasution untuk mengembalikan tentara sesuai fungsinya. Namun kondisi itu  justru mendapat respons tak baik dari pihak Kolonel Bambang Supeno, dimana dia tak sependapat dengan AH Nasution, bahkan menganggap kinerja AH Nasution tak baik. Kolonel Bambang Supeno mengajukan surat kepada Menteri Pertahanan dan Presiden dengan tembusan kepada Parlemen berisi soal tersebut dan meminta agar Kolonel A.H. Nasution diganti. Menanggapi hal ini  Manai Sophian selaku anggota Parlemen mengajukan mosi agar pemerintah membentuk panitia khusus yang tujuannya memepelajari masalah / konflik yang terjadi dalam tubuh TNI AD dan mengajukan usul pemecahannya. Hal inilah yang dianggap oleh para petinggi militer angkatan darat, bahwa parlemen trlsh terlalu jauh mencampuri wilayah angkatan darat.

Dari situlah kemudian Pimpinan AD mendesak kepada Presiden agar membubarkan Parlemen. Desakan tersebut juga dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan demonstrasi ke gedung Parlemen (waktu itu masih di Lapangan Banteng Timur) dan Istana Merdeka. Demonstrasi ini direncanakan Markas Besar Angkatan Darat atas inisiatif Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman. Pelaksanaannya diorganisasi oleh Kolonel dr. Mustopo Kepala Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan Perwira Penghubung Presiden, dan Letnan Kolonel Kemal Idris, Komandan Garnisun Jakarta.  Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar Ibu kota dengan menggunakan kendaraan truk militer. Pada waktu itu, Pasukan Tank muncul di Lapangan Merdeka, dan beberapa pucuk meriam diarahkan ke Istana Presiden.

Presiden menolak tuntutan pembubaran Parlemen dengan alasan ia tidak mau menjadi diktator, tetapi akan berusaha mempercepat pemilu. Kolonel A.H. Nasution mengajukan permohonan mengundurkan diri dan diikuti oleh Mayjen T.B. Simatupang. Jabatan KSAD digantikan Kolonel Bambang Sugeng dan tujuh perwira yang membersamai A.H. Nasution saat menuntut DPRS dibubarkan ada yang ditahan dan digeser kedudukannya. Peristiwa 17 Oktober 1952 ini diupayakan diselesaikan melalui pertemuan Rapat Collegial (Raco) tanggal 25 Februari 1955 yang melahirkan kesepakatan Piagam Keutuhan Angkatan Darat yang ditandatangani oleh 29 perwira senior Angkatan Darat.