RANGKUMAN PERISTIWA DI TANGGAL 7 JUNI

 

 

7 Juni 1993, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Diresmikan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah sebuah lembaga independen di indonesia yang kedudukannya setingkat lembaga negara lain dimana lembaga ini memiliki tugas berupa melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas HAM juga mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan. Ketua Komnas HAM dijabat secara bergiliran dengan masa jabatan selama 1 tahun. 

Komnas HAM didirikanpada tanggal 7 Juni 1993 melalui surat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Tujuan didirikannya Komisi ini yaitu untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Serta eningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

7 Juni 1994, IPTEKNET Melaporkan Sambungan IP Pertama Indonesia
Pada tahun 1980-an jaringan komputer pertama yang masuk ke Indonesia melibatkan 5 Universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Terbuka (UT), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan fasilitas dial-up yang disebut dengan UNInet. Jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan catatan whois ARIN dan APNIC, protokol Internet (IP) pertama dari Indonesia, UI-NETLAB (192.41.206/24) didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo merupakan beberapa nama-nama pada awal pembangunan Internet Indonesia sekitar tahun 1992 hingga 1994. 

Randy Bush dari Portland, Oregon, Amerika Serikat melakukan ping pertama ke Indonesia, yaitu IPTEKNET yang kemudian dilaporkan ke rekan-rekan di Natonal Science Foundation (NSF) Amerika Serikat. Proses ini di dokumentasikan di nsrc.org. Dalam laporan sambungan IP pertama Indonesia dari IPTEKNET berupa leased line 64 Kbps membutuhkan waktu ping sekitar 750ms dari Amerika Serikat.

7 Juni 1999, Pemilihan Umum Pertama di Era Reformasi Digelar
Pada tanggal 7 Juni 1999 merupakan pertama kalinya donesia menggelar Pemilihan Umum di era Reformasi. Era Reformasi muncul setelah runtuhnya masa orde baru dan lengsernya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, kepemimpinan kemudia digantikan oleh wakil presiden kala itu yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie. 

Pemilu yang diadakan pada tanggal 7 Juni 1999 merupakan pelaksanaan pemilu yang dipercepat karena mendapat desakan dari publik, tujuan utamanya adalah agar hasil-hasil pemilu tahun 1997 dapat segera diganti dan untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 dianggap tidak dipercaya.. 

Pemilu ini diadakan 13 bulan masa pemerintahan B.J. Habibie yang kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Kala itu Presiden Habibie memutuskan untuk  memangkas masa jabatannya sndiri yang seharusnya berakhir tahun 2003, hal ini merupakan kebijakan presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta). Pemilu saat itu diikuti 48 Partai dari hasil seleksi 141 partai yang telah mendaftar diri di Departemen Kehakiman.