KPK TIDAK DIAM
Ada apa dengan Kediri? Pihak kepolisian daerah setempat mendadak tidak mengeluarkan izin pertandingan sepak bola Liga Super Indonesia, antara kesebelasan Persik melawan Persebaya. Pertandingan yang sedianya digelar di Stadion Brawijaya, 29 April 2010, itupun sempat terkatung-katung. Kekhawatiran akan kerusuhan yang disebabkan suporter fanatik Persebaya, Bonek, adalah alasan tersendatnya izin dari kepolisian. Terlebih, karena jadwal tersebut bertepatan dengan rangkaian kegiatan Pilkada di daerah tersebut. Jika kerusuhan terjadi, dipastikan kian memanaskan situasi Kediri yang memang sedang hangat.
Ada apa dengan Kediri? Pihak kepolisian daerah setempat mendadak tidak mengeluarkan izin pertandingan sepak bola Liga Super Indonesia, antara kesebelasan Persik melawan Persebaya. Pertandingan yang sedianya digelar di Stadion Brawijaya, 29 April 2010, itupun sempat terkatung-katung. Kekhawatiran akan kerusuhan yang disebabkan suporter fanatik Persebaya, Bonek, adalah alasan tersendatnya izin dari kepolisian. Terlebih, karena jadwal tersebut bertepatan dengan rangkaian kegiatan Pilkada di daerah tersebut. Jika kerusuhan terjadi, dipastikan kian memanaskan situasi Kediri yang memang sedang hangat.
Tetapi, Kediri memang tidak sendirian. Tahun ini, ingar-bingar Pilkada juga marak mewarnai berbagai daerah di negeri ini. Tercatat, tak kurang 246 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah pada 2010 ini. Dari jumlah tersebut, 7 di antaranya adalah pemilihan gubernur, 204 bupati, dan sisanya wali kota. Dari sudut pandang pemberantasan korupsi, siapapun yang menjadi calon atau bahkan terpilih sebagai kepala daerah, tidaklah menjadi soal. Yang harus diperhatikan adalah, ketaatan mereka untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.
Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu, juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/ KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN). “Hal ini merupakan suatu bentuk transparansi kepada masyarakat, sebelum dia menduduki jabatan yang merupakan amanah dari masyarakat,“ ujar Wakil Ketua KPK, Mochammad Jasin.
Berita diatas merupakan sedikit penggalan berita utama dalam majalah Integrito, simak juga ulasan lainnya seperti Mahfud MD : Jujur karena bisikan nurani, Happy Salma : Peran besar seorang istri, Puisi prismatik dan penyelidikan KPK, Gubernur BI berintegritas tinggi dan masih banyak lagi ulasan lainnya. Download Majalah Integrito pada link yang ada di bagian bawah.
DESKRIPSI EBOOK
| Judul | : | Majalah Integrito KPK Vol. 14/IV Maret - April 2010 |
| Penulis | : | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
| Penerbit | : | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) |
| Jumlah Halaman | : | 48 |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Tema | : | Politik & Pemerintahan |
| Format File | : | |
| Ukuran File | : | 8.74 MB |
0 Response to "EBOOK MAJALAH INTEGRITO KPK VOL. 14/IV MARET-APRIL 2010"
Post a Comment