PERISTIWA APA SAJA YANG PERNAH TERJADI DI TANGGAL 10 MARET, BERIKUT RANGKUMANNYA

 

 

10 MARET 1950, GERAKAN GUNTING SYAFRUDIN DITETAPKAN
Gunting Syafrudin adalah sebuah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada kabinet Hatta II yaitu Syafrudin Prawiranegara untuk menggunting fisik uang kertas. Kebijakan ini tergolong kebijakan yang sangat berani oleh pemerintah indonesia dan mulai diberlakukan pada tanggal 10 Maret 1950 jam 20.00. Pada masa itu mata uang yang beredar di tengah masyarakat Indonesia ada tiga jenis yaitu:

1. Oeang Republik Indonesia
2. Mata uang peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank
3. Mata uang peninggalan NICA (disebut Uang Merah)

Kebijakan Gunting Syafrudin ini adalah sebuah gerakan untuk menggunting mata uang keluaran De Javasche Bank dan uang merah NICA, yaitu untuk uang pecahan Rp. 5 ke atas. Ketentuan dari gunting Syafrudin ini adalah menggunting mata uang tersebut menjadi dua bagian, dimana keduanya kemudian dinamakan guntingan kiri dan guntingan kanan. Kebijakan ini tidak berlaku untuk Oeang Republik Indonesia (ORI).

Guntingan kiri tetap bisa digunakan untuk uang pembayaran, namun nilainya menjadi setengah dari nilai aslinya dan hanya berlaku sampai batas waktu tanggal 9 Agustus pukul 18.00. Guntingan kiri ini bisa ditukarkan dengan uang kertas baru di bank atau di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai tempat penukaran. Penukaran tersebut dibatasi mulai dari tanggal 22 Maret sampai 16 April, diatas tanggal tersebut guntingan kiri sudah tidak berlaku lagi.

Sementara untuk Guntingan kanan, dinyatakan tidak berlaku sebagai alat pembayaran. Namun, guntingan kanan ini dapat ditukarkan dengan obligasi negara, dengan nilai setengah dari nilai semula. Obligasi ini nantinya baru akan dibayarkan setelah melewati masa selama 30 tahun, dengan bunga sebesar 3% pertahun. Gunting Syafrudin ini juga diberlakukan untuk simpanan yang ada di Bank. 

Kebijakan Gunting Syafrudin ini ditetapkan guna mengatasi kondisi ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk, dimana negara memiliki utang yang menumpuk, terjadi inflasi tinggi dan harga-harga tengah melambung tinggi. Kebijakan ini sebenarnya memiliki beberapa sasaran, diantaranya penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dan dengan demikian menurunkan harga barang, dan mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai Rp 1,5 miliar.

10 MARET 1956, PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA (PARFI) DIDIRIKAN
Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) didirikan pada tanggal 10 Maret 1956 dalam kongres yang diadakan oleh para pemain film dan pekerja film Indonesia. Dua orang tokoh yang menjadi pendiri PARFI yaitu Usmar Ismail seorang sastrawan dan sutradara film serta Djamaludin Malik seorang pengusaha, politisi dan produser film. Keinginan para artis dan pekerja film untuk memiliki sebuah organisasi profesi sudah diidamkan sejak tahun 1940.

Pada masa awal pembentukan organisasi artis, pernah berdiri SARI (Sarikat Artist Indonesia), dimana anggotanya adalah pemain sandiwara, penari, sutradara, penyanyi hingga pelukis. Lalu pada tahun 1951, lahir PERSAFI (Persatuan Artis Film dan Sandiwara Indonesia) yang merupakan kelanjutan dari SARI. Namun kedua organisasi tersebut mandeg, hingga pada tahun 1956 dibentuklah PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia).

10 MARET 1965, PENGEBOMAN MACDONALD HOUSE SINGAPURA OLEH DUA TENTARA INDONESIA
Dua tahun sebelum pengeboman yaitu sejak tahun 1963 telah terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Konfrontasi ini berupa sengketa wilayah dan penolakan negara Indonesia (kalimantan) untuk digabungkan dengan wilayah Sabah, Brunei dan Sarawak Malaysia. Konfrontasi ini didukung oleh Inggris, dimana koloninya yang berada di utara kalimanatan yaitu Srawak dan Borneo Utara (Sekarang Sabah) hendak digabungkan dengan kalimantan yang merupakan provinsi Indonesia untuk membentuk Federasi Malaya.

Presiden Soekarno menentang rencana tersebut, Presiden Sukarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Melalui pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio, Indonesia menyatakan sikap untuk bermusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Pengumuman ini menyebabkan demontrasi di kedua negara, di Malaysia muncul gerakan anti Indonesia dan di Indonesia muncul gerakan Ganyang Malaysia.

Pemerintah Singapura mengatakan bahwa Indonesia kemudian mengirimkan orang-orang yang bertujuan menyabotase keadaan di Singapura dan Malaysia dengan mengeksploitasikan perbedaan ras di kedua negara serta merusak instalasi-instalasi penting. Orang-orang kiriman tersebut kemudian meledakkan bom di tempat-tempat umum untuk menciptakan ketegangan dan panik, salah satunya adalah Pengeboman di MacDonald House. Terjadi pada tanggal 10 Maret 1965 di gedung Hongkong and Shanghai Bank (MacDonald House) yang terletak di Orchard Road, Singapura.

Pengeboman MacDonald House menggunakan bom waktu dan dipasang oleh dua orang anggota Korps Komando Operasi (sekarang Korps Marinir Indonesia), Harun Said dan Usman Hj Mohd Ali. Pengeboman tersebut memakan korban 1 orang meninggal dan 33 orang cidera. Setelah kejadian tersebut, petugas-petugas dari Departemen Keamanan Dalam Negeri serta Kepolisian Singapura menangkap Harun dan Usman. Keduanya kemudian dihukum gantung pada tahun 1968.

10 MARET 1977, SATELIT PALAPA A2 INDONESIA DILUNCURKAN
Satelit Palapa A2 merupakan bagian dari program satelit Palapa A yang juga merupakan kontran ke 2 dengan Hughes Space and Communication Inc. dari Amerika Serikat (Sekarang bernama Boeing Satellite Systems). Kontrak pertamanya adalah satelit Palapa A1 yang telah diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976. Satelit Palapa A2 ini nantinya akan berfungsi sebagai cadangan dan siap untuk dioperasikan apabila Palapa A1 mengalami kegagalan, atau sebagai backup jika nantinya permintaan pasar tidak dapat lagi diakomodasi oleh Palapa A1.

Satelit palapa Tipe A memiliki 12 transponder dengan kapasitas sekitar 6000 sambungan pembicaraan atau 12 kanal televisi berwarna atau kombinasi dari keduanya. Satelit ini memiliki tinggi 3,7m (termasuk antena) dan berdiameter 1,9m. Antenanya sendiri berupa piringan parabola berdiameter 1,5m. Pada saat peluncurannya, satelit ini memiliki bobot 574 kg, sedangkan bobotnya di orbit yaitu 297 pounds. Kontrak menyatakan bahwa Satelit ini dapat beroperasi selama 7 tahun.

Satelit Palapa A2 ini dioperasikan oleh Perumtel (sekarang PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk). Satelit Palapa A2 diluncurkan pada tanggal 10 Maret 1977 dengan menggunakan roket Delta 2914 dan diluncurkan dari diluncurkan dari Kennedy Space Center, Amerika Serikat. Satelit Palapa A2 menempati orbit GEO 83BT dan berakhir masa operasinya pada bulan Januari 1988, 4 tahun melewati masa operasional yang direncanakan.

10 MARET 1997, KOTA BEKASI DIDIRIKAN (HARI JADI KOTA BEKASI)
Kota Bekasi pada sejarah awal bernama Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri dan merupakan ibukota dari Kerajaan Tarumanagara yang berdiri tahun 358 hingga tahun 669. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, letak dari Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri itu sendiri berada di wilayah Kota Bekasi yang sekarang ini. Dayeuh Sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa, yaitu pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan Raja-Raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya yang merupakan Raja Kerajaan Sunda (Kerajaan Pajajaran) yang terakhir.

Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Terbentuknya Kota Bekasi ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alum-alun Bekasi. Tuntutan dalam unjuk rasa tersebut adalah meminta pemerintah pusat agar kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Bekasi di tingkatkan menjadi Kotamadya (Kota) melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 dan ditetapkan secara resmi pada tanggal 10 Maret 1997.